BANGKINANG – DPRD Kabupaten Kampar meminta agar berbagai pandangan dan masukan fraksi menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam menyempurnakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kampar dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum delapan fraksi terhadap Nota Keuangan Ranperda APBD 2027 di Ruang Paripurna DPRD Kampar, Senin (26/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi, S.H.I., didampingi pimpinan DPRD dan dihadiri anggota dewan.
Ahmad Taridi mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi. Ia berharap seluruh masukan legislatif menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan Ranperda APBD agar kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Semoga pandangan fraksi-fraksi ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam mewujudkan peraturan daerah yang memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Ahmad Taridi.
Dalam jawaban pemerintah, Pemkab Kampar menyatakan seluruh saran, pertanyaan, dan masukan fraksi menjadi perhatian untuk menyempurnakan rancangan anggaran agar lebih terarah, realistis, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pemkab juga mengakui penyusunan APBD 2027 menghadapi tantangan keterbatasan fiskal, termasuk penurunan Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menetapkan skala prioritas dan melakukan efisiensi belanja.
Pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pencegahan stunting, pemerataan infrastruktur, fasilitasi pesantren, pengawasan keuangan desa, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan menjadi sejumlah sektor yang mendapat perhatian.
Program-program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
DPRD dan Pemkab Bahas Optimalisasi PAD
Selain belanja daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian dalam penyusunan RAPBD 2027.
Pemkab Kampar menyebut target PAD sebesar Rp572,787 miliar dalam usulan RAPBD 2027 perlu didukung perhitungan potensi riil, penguatan pajak dan retribusi daerah, optimalisasi aset, peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), serta digitalisasi pemungutan dan pemutakhiran data pendapatan.
Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya sinergi dengan DPRD, pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, pengembangan UMKM, investasi, dan pemerataan pembangunan.
Delapan fraksi DPRD Kampar yang menyampaikan pandangan umum terdiri dari Fraksi Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, NasDem, PKB, PPP, dan PDI Perjuangan.
Seluruh pandangan fraksi tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan Ranperda APBD 2027. Pemkab Kampar juga membuka ruang pembahasan lebih lanjut bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk mendalami sejumlah hal yang masih memerlukan penjelasan.
Melalui pembahasan bersama legislatif dan eksekutif, APBD 2027 diharapkan dapat disusun secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, dengan mengutamakan program yang tepat sasaran serta berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar.
(Adv)
#,DPRD Kampar #rapbd 2027
